Cilacap,Infojatengnews.com // Aksi unjuk rasa di depan kantor Tower PT Sumber Segara Primadaya (S2P) PLTU Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada Senin (3/8/2026), masih menyisakan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Aksi yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Desa Karangkandri tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Namun, sejumlah warga Desa Karangkandri mempertanyakan komposisi massa aksi. Mereka mengaku tidak mengenali sebagian besar peserta demonstrasi yang hadir.
โDari jumlah ratusan orang, kalau warga Desa Karangkandri mungkin hanya beberapa orang. Kami banyak yang tidak mengenal peserta lainnya,โ ujar seorang warga melalui pesan suara kepada media ini, Sabtu (8/8/2026).
Menurut warga tersebut, kondisi itu perlu diklarifikasi agar tidak muncul persepsi bahwa seluruh massa aksi merupakan representasi masyarakat Desa Karangkandri.
Meski demikian, warga mengakui bahwa terdapat sejumlah persoalan yang memang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Kewajiban Perusahaan Dipertanyakan
Sejumlah warga juga menyoroti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang selama ini dinilai belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.
โKalau memang ada kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, pemerintah harus memeriksa apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,โ ujar warga tersebut.
Pertanyaan serupa juga disampaikan warga lainnya. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi aksi demonstrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.
โKalau memang ada kewajiban yang belum dipenuhi, silakan diperiksa. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi kepentingan kelompok tertentu,โ katanya.
Surat Pemberitahuan Aksi Juga Dipertanyakan
Selain komposisi massa, awak media juga memperoleh informasi mengenai surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolresta Cilacap.
Dokumen tersebut disebut masih perlu diklarifikasi, khususnya mengenai identitas pihak yang bertanggung jawab, kelengkapan data peserta, serta rincian pembiayaan kegiatan apabila memang tercantum dalam dokumen.
Atas informasi tersebut, diperlukan konfirmasi kepada pihak kepolisian maupun penyelenggara aksi agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai legalitas dan administrasi pemberitahuan demonstrasi.
Keterangan Kepala Desa Karangkandri Dipertanyakan
Dalam penelusuran awak media, Kepala Desa Karangkandri, Ridwanulloh, juga telah ditemui untuk dimintai keterangan terkait aksi tersebut.
Namun, menurut informasi yang diperoleh media, kepala desa menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti mengenai aksi maupun hasil pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak-pihak terkait.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana pemerintah desa mengetahui dinamika aksi yang mengatasnamakan masyarakat Desa Karangkandri.
Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan apakah terdapat komunikasi sebelumnya antara pihak penyelenggara aksi dengan pemerintah desa. Namun, tudingan mengenai adanya hubungan atau kepentingan tertentu tersebut belum dapat dibuktikan dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Termasuk terhadap seorang warga berinisial BA yang disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam surat pemberitahuan aksi. Informasi tersebut juga masih perlu dikonfirmasi secara langsung kepada yang bersangkutan.
Media Akan Telusuri Duduk Perkara
Ketua DPD Jateng FWJ Indonesia, Hadi Try Wasisto R, bersama Pembina Gatot Aji Suseno dan Sekretaris M. Chamdi, disebut turut melakukan penelusuran dengan mendatangi pihak PT S2P serta menemui Kepala Desa Karangkandri.
Menurut Hadi, penelusuran dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi di balik aksi tersebut.
โKami ingin melihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat, tetapi justru memiliki kepentingan tertentu. Namun sebaliknya, apabila memang ada hak masyarakat yang belum dipenuhi perusahaan, pemerintah juga harus memberikan perhatian,โ ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PLTU Karangkandri memiliki posisi strategis sehingga seluruh persoalan di sekitar perusahaan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang terbuka.
Pemerintah Diminta Periksa Program CSR
Terlepas dari polemik demonstrasi, masyarakat meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan.
Pemeriksaan tersebut antara lain dapat mencakup program CSR, bantuan kepada masyarakat sekitar, program lingkungan, serta bentuk kewajiban lain yang memang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang berlaku.
Pertanyaan masyarakat kini sederhana: jika program CSR dan kewajiban sosial perusahaan memang telah dilaksanakan, bagaimana bentuknya, siapa penerimanya, dan berapa nilai yang telah disalurkan?
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kewajiban yang belum dijalankan, pemerintah diminta memberikan tindakan sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada siapa yang melakukan demonstrasi, melainkan juga dapat menjawab substansi tuntutan masyarakat dan memastikan apakah terdapat persoalan nyata dalam hubungan antara perusahaan dan warga sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT S2P, Pemerintah Desa Karangkandri, pihak penyelenggara aksi, maupun pihak kepolisian terkait berbagai informasi dan dugaan yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Tim/Investigasi)
