WARGA GUNUNG SARI DESAK DLH KAB. SERANG BUKA IUP, IPAL, SIBA, BPJS & UMR PT GSU. “JANGAN ADA YANG DITUTUPI

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN SERANGย  Infojatengnews.com- Polemik kandang ayam “PT GSU” yang berita, “videonya viral di media sosial hingga kini belum ada tindakan tegas dari “Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang. Saat dikonfirmasi, pejabat DLH disebut tidak berada di tempat sehingga belum dapat memberikan kejelasan, Minggu 10/08/2026.

Sikap tidak responsif tersebut menimbulkan “praduga kuat adanya pembiaran. Warga menilai ada hal yang ditutup-tutupi terkait legalitas usaha, pengawasan lingkungan, ketenagakerjaan, serta administrasi kandang tersebut.

โ€œKami sudah berulang kali mendatangi kantor DLH. Jawabannya selalu sama: โ€˜Pak Kadis sedang keluarโ€™. Ini persoalan lingkungan yang mendesak, mengapa pejabatnya sulit ditemui?โ€ ujar MS, tokoh masyarakat Desa Gunung Sari.

Selain ke DLH, awak media juga telah melakukan konfirmasi kepada “Camat, Disnaker, DPRD, hingga Wakil Bupati Kabupaten Serang. Perwakilan DPRD, Desi, menyampaikan bahwa laporan telah diteruskan ke Sekretaris DLH dan akan dikoordinasikan ke instansi terkait. Beliau menyarankan agar dibuat *laporan pengaduan disertai bukti” agar segera ditindaklanjuti.

Namun hingga berita ini diterbitkan, “tidak ada satupun pejabat DLH maupun Disnaker yang memberikan jawaban resmi. Ironisnya, “kandang ayam PT GSU masih tetap beroperasi normal di tengah keluhan masyarakat.

Menurut keterangan Sekretaris Desa Suka Laba, Gupron, lahan yang digunakan PT GSU masih berstatus SHM, bukan HGU. Hal senada dibenarkan Apdesi Gunung Sari.

Maimun juga menyayangkan belum dipenuhinya sejumlah kewajiban, di antaranya: Izin Usaha Peternakan, IPAL, SIFA, pengelolaan Limbah B3, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan upah pekerja yang diduga di bawah UMR.Yang jauh dari kata layak.

Sementara itu, Hakim selaku penanggung jawab PT GSU Pusat tidak pernah merespons saat dikonfirmasi,” Seakan-akan kebal hukum.

Di tengah ketidakjelasan itu, masyarakat mendesak DLH segera membuka:
1.Izin Usaha Peternakan (IUP)
Sesuai Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap usaha peternakan wajib memiliki izin. Jika tidak ada namun tetap beroperasi, maka Diduga terdapat unsur pembiaran.
2.IPAL dan Pengelolaan Limbah B3

Baca Juga:  Mubes I Forum Kebangsaan Ormas Kalteng Resmi Dibuka, Yanto E. Saputra Terpilih Jadi Koordinator

Berdasarkan Pasal 20 juncto_ Pasal 69 ayat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Setiap penanggung jawab usaha wajib mengolah limbah dan dilarang membuang limbah B3 ke lingkungan tanpa izin. Warga curiga IPAL tidak berfungsi.

โ€œKalau IUP dan IPAL memang lengkap, mengapa DLH tidak menunjukkannya ke publik? Ini yang membuat kami curiga ada main mata,โ€ tegas warga.

Sikap menghindar dan tidak adanya tindakan tegas dari DLH Diduga melanggar Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. DLH memiliki kewajiban mengawasi, bukan melindungi.

โ€œJangan sampai DLH menjadi tameng dan mengorbankan kesehatan warga Gunung Sari. Kami minta “Bupati Serang mencopot pejabat yang main-main,” Buka IUP dan IPAL sekarang. Kalau bersih, buktikan!โ€ pungkas warga.

Berita ini disusun berdasarkan asas praduga tak bersalah. Pihak DLH Kabupaten Serang, PT GSU, dan instansi terkait berhak memberikan hak jawab paling lambat 1×24 jam.

(Mugiono/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel infojatengnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ALSA CLCC 2026 Care And Legal Coaching Clinic Resmi Dibuka di Pendopo Sipanji Banyumas
Pengurus Grib Jaya Pemalang Dampingi Anak Remaja Korban Pemukulan Ke Kantor Pemerintah Desa Danasari .
Kodim Pemalang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiagaan Bencana, Perkuat Sinergi Hadapi Musim Hujan 2026/2027 di Kabupaten Pemalang
Diduga Terlibat Kasus Percobaan Pembunuhan dan Disebut Memiliki Senjata Api, Keberadaan Daholi yang Masuk DPO Sejak 2025 Dipertanyakan Keluarga Korban
VIRAL di Puluhan Media, Muncul Pengakuan Soal Stiker pada Mobil Pengisi BBM di SPBU Ketoyan: Disebut Ada Setoran Rp250 Ribu per Bulan
Diduga Terlibat Kasus Percobaan Pembunuhan dan Disebut Memiliki Senjata Api, Keberadaan Daholi yang Masuk DPO Sejak 2025 Dipertanyakan Keluarga Korban
Diduga BBM dari Motor Thunder Dijual Kembali ke Warung Madura, Aktivitas di SPBU 41.502.14 Kaligarang Disorot
Atap KDMP Giritontro Ambruk Timpa Motor Sales, Koramil Tanggung Penuh Biaya Perbaikan, Berakhir Damai
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:02 WIB

ALSA CLCC 2026 Care And Legal Coaching Clinic Resmi Dibuka di Pendopo Sipanji Banyumas

Jumat, 20 November 2026 - 13:56 WIB

Pengurus Grib Jaya Pemalang Dampingi Anak Remaja Korban Pemukulan Ke Kantor Pemerintah Desa Danasari .

Jumat, 20 November 2026 - 10:58 WIB

Kodim Pemalang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiagaan Bencana, Perkuat Sinergi Hadapi Musim Hujan 2026/2027 di Kabupaten Pemalang

Kamis, 19 November 2026 - 08:15 WIB

VIRAL di Puluhan Media, Muncul Pengakuan Soal Stiker pada Mobil Pengisi BBM di SPBU Ketoyan: Disebut Ada Setoran Rp250 Ribu per Bulan

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Diduga Terlibat Kasus Percobaan Pembunuhan dan Disebut Memiliki Senjata Api, Keberadaan Daholi yang Masuk DPO Sejak 2025 Dipertanyakan Keluarga Korban

Berita Terbaru