Pernyataan Oknum Wartawan Soal UKW Tuai Sorotan, Ahli Tegaskan Sertifikat Bukan Syarat Legal Menjadi Wartawan

- Penulis

Minggu, 19 Juli 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Semarangย  -INFOJATENGNEWS.COMย  Minggu, 19/7/2026. Pernyataan seorang oknum wartawan bernama Warsito yang diduga menyebut wartawan yang belum memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai โ€œwartawan bodrexโ€ serta menyatakan mereka dapat dipidana, menuai sorotan dan memicu perdebatan di kalangan insan pers.

Pernyataan tersebut dinilai sejumlah pihak telah merendahkan martabat profesi wartawan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait status hukum wartawan yang belum mengikuti UKW. Sejumlah organisasi pers independen pun menyampaikan keberatan atas narasi tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan pers.

Pemerhati hukum dan pegiat pers, Prof. Dr. Sutan Nasomal, menegaskan bahwa anggapan wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW dapat dipidana tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, Uji Kompetensi Wartawan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers, bukan sebagai syarat legal seseorang untuk menjalankan profesi jurnalistik.

โ€œUKW bertujuan meningkatkan kompetensi wartawan, bukan menentukan sah atau tidaknya seseorang menjadi wartawan,โ€ ujarnya.

Pandangan serupa juga pernah disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menjadikan sertifikat UKW sebagai syarat mutlak untuk menjadi wartawan. Wartawan yang belum mengikuti UKW tetap memiliki hak dan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan perusahaan pers dan melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik.

Prof. Sutan Nasomal menilai penggunaan istilah yang merendahkan terhadap wartawan yang belum mengikuti UKW tidak mencerminkan semangat kemerdekaan pers. Menurutnya, perbedaan tingkat kompetensi seharusnya menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas profesi, bukan dijadikan alasan untuk mendiskreditkan sesama insan pers.

Baca Juga:  Pangdam IV/Diponegoro Dampingi Kasad Bekali Taruna Akmil, Siapkan Pemimpin TNI AD Menuju Indonesia Emas 2045

Sejumlah kalangan pers juga menyayangkan apabila terdapat oknum wartawan yang menggunakan pernyataan bernada menghina atau mengklaim dapat โ€œmembackupโ€ pihak tertentu dengan cara yang dinilai arogan. Sikap semacam itu dianggap tidak mencerminkan etika seorang jurnalis profesional yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, independensi, serta saling menghormati antar sesama profesi.

Perdebatan mengenai UKW diharapkan tidak mengaburkan substansi utama kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yakni memberikan ruang bagi wartawan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, bertanggung jawab, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

Di tengah dinamika dunia jurnalistik, peningkatan kompetensi melalui UKW tetap dipandang penting sebagai upaya memperkuat kualitas pemberitaan. Namun, berbagai pihak mengingatkan agar perbedaan status kompetensi tidak dijadikan alat untuk merendahkan atau menghakimi sesama wartawan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan profesionalisme insan pers Indonesia. (Tim/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel infojatengnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Proyek Rp64 Miliar Bbws Pemali Juana Menuai Keluhan, Pengawasan Dan Kualitas Pekerjaan Kumisik Dipertanyakan
Nurkholes Plt.Bupati Pemalang Hadiri Dan Resmikan Seminar Nasional Peringati Hari Guru Nasional HUT PGRI Ke 81 Tahun
Kerja Bakti Warga Dusun Kepungan Rukun Warga 5 Kelurahan Bojongbata Pemalang
Lurah Bojongbata Pemalang Laksanakan Rembug Warga Di Warmindo Pirkasi Glintang
Program Rutin Selapanan PKK Kelurahan Bojongbata Pemalang ” Perlindungan Sosial Untuk Masyarakat “
Lima Ruas Jalan di Banyumas Disetujui Pusat, DAK Konektivitas Jalan TA 2027 Rp 40,636 Miliar Siap Dikerjakan
Unimus Wisuda 1.860 Lulusan, Tujuh Mahasiswa Asing dari Timor-Leste Ikut Dikukuhkan
Kampanye Jalan Kaki Santai Dan Bersahabat Mahmud Calon Kepala Desa Wanarejan Utara Pemalang
Berita ini 30 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 11:40 WIB

Proyek Rp64 Miliar Bbws Pemali Juana Menuai Keluhan, Pengawasan Dan Kualitas Pekerjaan Kumisik Dipertanyakan

Sabtu, 7 November 2026 - 13:01 WIB

Nurkholes Plt.Bupati Pemalang Hadiri Dan Resmikan Seminar Nasional Peringati Hari Guru Nasional HUT PGRI Ke 81 Tahun

Kamis, 5 November 2026 - 22:11 WIB

Kerja Bakti Warga Dusun Kepungan Rukun Warga 5 Kelurahan Bojongbata Pemalang

Kamis, 5 November 2026 - 22:06 WIB

Lurah Bojongbata Pemalang Laksanakan Rembug Warga Di Warmindo Pirkasi Glintang

Kamis, 5 November 2026 - 14:18 WIB

Lima Ruas Jalan di Banyumas Disetujui Pusat, DAK Konektivitas Jalan TA 2027 Rp 40,636 Miliar Siap Dikerjakan

Berita Terbaru