CILEGON, Infojatengnews.com – Merespon banyaknya keluhan masyarakat Desa Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, terkait aktivitas tambang pasir di wilayah Batu Kuda jalur Kabupaten Cilegon,Gabungan awak media Kopitv.id ,tribuncakranews.com, bantenReformasi.com.Turun langsung melakukan investigasi ke lokasi pada 9 November 2026.
Pantauan awak media di lapangan, aktivitas akses angkutan tambang pasir yang sangat kompleks melintasi pemukiman rumah penduduk jalur cilegon mancak terlihat antrean yang tidak mengatur jarak, serta Debu di sepanjang jalan yang sangat pekat, membuat masyarakat resah.
Dari pengakuan salah satu warga sebut saja AB kepada awak media di lapangan, keluhan tersebut sudah berlangsung lama. “Kami sangat resah pak, sudah berulang kali kami komplain, demo dan sebagainya menolak jalan ini dilewati penambangan pasir, tapi aspirasi kami tidak pernah didengarkan oleh pemerintah. Setiap hari rumah kami dipenuhi debu, bahkan mau makan saja nasi lauknya sudah terkontaminasi debu pasir, pak” ucap AB singkat kepada awak media.
Beberapa masyarakat lainnya di lapangan juga mengeluhkan hal yang sama. Terutama aktivitas tambang HAJI Nara, PT PAMUNGKAS PUTRA KEINARA,(PPK) PT, RADJA CIPTA MANDIRI (RCM)Dan TAMBANG PASIR SIDUL PT, tidak di ketahui.”ucap masyarakat
Saat awak media menanyakan apakah ada kompensasi dari perusahaan, masyarakat bersama-sama menjawab.
Memang ada kompensasi yang diberikan ke perwakilan 4 RT, “masing-masing, KK itu sekitar Rp.70 ribu per bulannya. Bukan soal nominal pak, tetapi efek dari aktivitas tersebut sangat tidak sebanding, mulai dari kesehatan, anak istri keluarga, serta hilangnya kenyamanan kami. Kami mau tenang, harapan kami pemerintah daerah maupun pusat dapat mendengarkan keluhan masyarakatnya,” ujar warga secara bersama-sama.
Masyarakat berharap Kepada Bupati, Gubernur, Presiden RI, tolong jangan persulit kami lagi. Sudah kondisi semakin sulit, penghasilan yang sangat minim ditambah lagi setiap hari kami selalu was-was, kesehatan keluarga kami pun terancam, setiap hari kami menghirup debu untuk bernafas, pak. Jika harapan kami tidak didengarkan kami tidak sungkan untuk melakukan tindakan yang lebih besar, pak. Kami harapkan melalui kontrol publik media, pemerintah provinsi maupun pusat dapat mendengarkan keluhan kami masyarakat Cilegon,” ucap warga kepada awak media di lapangan.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan warga di lapangan dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak perusahaan dan instansi terkait sesuai prinsip cover both side.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keluhan warga tersebut perlu diuji dan direspon berdasarkan
1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69, Setiap orang dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Debu pekat yang masuk ke pemukiman diduga berpotensi masuk kategori pencemaran udara.
2. UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 96 & Pasal 99 jo Permen ESDM No.26/2018 Pemegang IUP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk pengelolaan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar tambang.
3. Permen LHK No.8 Tahun 2023 tentang Baku Mutu Udara Ambien, Aktivitas yang menimbulkan debu melebihi baku mutu wajib dikendalikan.
4. UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Angkutan tambang yang antre tidak mengatur jarak dan melintasi pemukiman wajib ditertibkan demi keselamatan pengguna jalan.
5. UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Berdasarkan investigasi lapangan 09/11/2026 dan keluhan warga Gunung Asem tersebut, Redaksi media mendesak agar pemerintah dan instansi terkait segera merespon.
1. Kepada Presiden RI, Gubernur Banten & Walikota Cilegon, Dengarkan keluhan warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Citangkil, yang setiap hari menghirup debu dan nasi terkontaminasi debu pasir, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten & DLH Kota Cilegon, Agar turun langsung ke lokasi, melakukan uji kualitas udara, audit AMDAL dan UKL-UPL tambang pasir Batu Kuda, serta memeriksa dugaan pencemaran debu di pemukiman.
3. Kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon & Polres Cilegon – Satlantas, Diminta menertibkan antrean truk tambang yang tidak mengatur jarak yang melintasi pemukiman padat penduduk Gunung Asem, demi keselamatan warga.
4. Kepada Dinas Kesehatan Kota Cilegon & Puskesmas Citangkil, Diminta melakukan pemeriksaan kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia, yang terdampak menghirup debu setiap hari.
5. Kepada Dinas ESDM Provinsi Banten & Camat Citangkil serta Lurah Lebakdenok, Diminta melakukan evaluasi perizinan, jam operasional angkutan tambang, serta mengevaluasi kompensasi Rp.70 ribu per KK per bulan yang dinilai warga tidak sebanding dengan dampak kesehatan dan hilangnya kenyamanan.
6. Kepada Perusahaan Tambang Pasir Wilayah Batu Kuda, Diminta melakukan penyiraman jalan secara rutin, pengaturan jarak antrean, penutup bak truk, serta memberikan kompensasi yang layak dan berkeadilan sesuai dampak yang ditimbulkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang pasir wilayah Batu Kuda belum dapat dikonfirmasi. “Redaksi Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada perusahaan, DLH Cilegon, Dishub Cilegon, Dinkes Cilegon, serta Pemkot Cilegon guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana amanat UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
Berita disusun berdasarkan investigasi langsung awak media di lapangan pada 9 November 2026 dan keterangan warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil. Kebenaran materiil masih menunggu klarifikasi resmi instansi terkait dan perusahaan.
Tim Investigasi : Redaksi
Editor : Khanza Haryati
